33. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. BAB II LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN Pasal 2 Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3 Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ( BPJSTK ). Praktikan ditempatkan pada Divisi Sumber Daya Manusia ( SDM ). Berikut adalah identitas lembaga tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan: Nama Perusahaan : Kantor Pusat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ( BPJSTK )

Oleh karena itu, disusunlah makalah ini agar kita bisa lebih memahami tentang masalah-masalah yang terjadi di Indonesia dalam hal kependudukan dan ketenagakerjaaan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa masalah yang nanti akan dibahas pada bab II. Rumusan masalah tersebut antara lain: a.

PIUTANG TAK TERTAGIH (Study Kasus pada BPJS Ketenagakerjaan . Cabang Padang)”. 1.2 Rumusan Masalah . Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas yang ingin diteliti oleh penulis mengenai pengendalian piutang untuk meminimalkan jumlah piutang pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, maka rumusan masalah yang akan

Faskes primer yang bekerjasama dengan BPJS sampai tanggal 1 Februari 2014 (sumber data BPJS), sebanyak 1.750 terdiri dari : RS Pemerintah: 641 RS Swasta: 919 RS TNI: 108 RS Polri: 45 dan Klinik utama: 37. Sosialisasi BPJS Kesehatan - Download as a PDF or view online for free.

Penelitian yang dillakukan penulis adalah di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota, Jalan Pemuda No 28 Bogor Utara, Kota Bogor. 3.2 Tabel Latar Belakang Pendidikan Pegaw ai BPJS . 83 247 146 433 344 120 494 52

latar belakang bpjs ketenagakerjaan